Halmahera Utara, GEMASUARAGURU.COM – Program sekolah gratis yang digagas Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda bersama Wakil Gubernur KH. Sarbin Sehe sejak 2025 terbukti efektif menekan Angka Tidak Sekolah (ATS) di provinsi tersebut. Kebijakan ini mencakup jenjang SMA, SMK, SLB, MA, hingga SMAK. Selasa, (26/5/26).
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara, Abubakar Abdullah, saat membuka Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) se-Kabupaten Halmahera Utara pada Selasa, 14 April 2026 lalu.
Di hadapan ratusan peserta, Abubakar menegaskan pentingnya memastikan akses pendidikan bagi seluruh warga usia sekolah.
“Kita patut bersyukur. Selama dua tahun terakhir, program sekolah gratis sangat membantu meringankan beban masyarakat. Kini, biaya pendidikan tidak lagi menjadi hambatan utama,” ujarnya.
Data Dinas Pendidikan mencatat tren penurunan ATS usia 16–18 tahun yang signifikan. Pada 2025, jumlah siswa putus sekolah tercatat 2.499 orang, lalu turun menjadi 1.951 orang pada 2026.
Penurunan juga terjadi pada kategori lulusan yang tidak melanjutkan pendidikan, dari 2.264 orang pada 2025 menjadi 2.133 orang pada 2026. Sementara kategori belum pernah bersekolah mengalami penurunan tajam, dari 15.968 orang pada 2025 menjadi 6.824 orang pada 2026.
“Laju penurunan ATS pada kelompok usia 16–18 tahun ini cukup menggembirakan,” kata Abubakar yang akrab disapa Aka.
Ia menjelaskan, capaian tersebut didorong dua program utama pemerintah daerah, yaitu sekolah gratis dan kebijakan “nol residu” di setiap satuan pendidikan. Kedua program dinilai efektif menjangkau siswa berisiko putus sekolah maupun yang belum pernah mengakses pendidikan.
Sejak awal kepemimpinan Sherly Tjoanda dan Sarbin Sehe pada 2025, fokus pada pendidikan gratis dan penghapusan residu siswa menjadi langkah strategis menekan ATS di Maluku Utara.
“Ini bukti bahwa intervensi kebijakan yang tepat mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan akses dan pemerataan pendidikan,” tegasnya.
Aku juga meminta setiap satuan pendidikan merespons kebijakan ini dengan program yang lebih operasional dan terukur.
“Peran aktif sekolah penting untuk memastikan tidak ada lagi siswa yang tertinggal dari sistem pendidikan, ujarnya. (Sero)
